Belakangan ramai dibahas Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami serangan siber ransomware. Serangan itu sampai melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah.
Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek dalam Instagram resminya @ult.kemdikbud menyatakan 47 domain layanan Kemendikbudristek terdampak gangguan PDN. Domain ini termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hingga bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Layanan imigrasi bandara juga terganggu oleh serangan ini. Akibatnya, layanan sempat kembali ke layanan manual.
“Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi,” kata Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, dalam detikJabar beberapa waktu lalu.
Ransomware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengenkripsi data di dalam sistem atau perangkat, dan mencegah pemiliknya mengakses data tersebut. Setelah berhasil mengenkripsi data, penyerang akan menampilkan pesan yang meminta pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency atau uang kripto seperti Bitcoin.
Menanggapi serangan siber ini, Ridho Rahman Hariadi selaku pakar keamanan siber dari Laboratorium Kota Cerdas dan Keamanan Siber Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menekankan bahaya serangan ransomware pada PDN. Serangan ini tidak hanya mengancam institusi besar, tetapi juga memiliki berdampak bagi masyarakat luas.
Ancaman bagi masyarakat bisa termasuk kehilangan data pribadi seperti foto, dokumen, dan informasi keuangan yang terinfeksi ransomware. Pelaku serangan dapat mencuri data sensitif dan mengancam untuk mempublikasikan atau menjualnya jika tebusan tidak dibayar.
Selain itu, pelaku juga bisa menyerang akun-akun media sosial hingga bank untuk mendapat keuntungan tertentu.
“Hal ini pastinya akan membawa ketidaknyamanan dan potensi bahaya bagi masyarakat,” ujar dosen Departemen Teknologi Informasi ITS tersebut dalam laman ITS, Jumat (28/6/2024).
Untuk mengatasi serangan di masa depan, Ridho menyarankan agar pemerintah memperkuat kerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi.

“Kampus seperti ITS memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya keamanan siber. Melalui program pelatihan, seminar, dan penelitian, kita dapat memperkuat ketahanan siber nasional,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan insiden serangan ransomware dapat diminimalisasi dan ketahanan siber nasional dapat ditingkatkan. Keduanya krusia dalam melindungi data dan layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat.
“Kesadaran akan pentingnya keamanan siber harus terus ditingkatkan, baik di kalangan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum, untuk memastikan bahwa data dan sistem yang kritis tetap terlindungi dari ancaman yang terus berkembang,” tutur Ridho.

Untuk lebih lengkapnya Klik Disini!!