Berita Terkini : MAKI soal Capim dan Dewas KPK: Pansel Jemput Bola, Jangan Ada Titipan


Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Menko Polhukam Mahfud Md sampai Menkeu Sri Mulyani atas dugaan membuka rahasia transaksi janggal Rp 349 triliun. Laporan disampaikan ke Bareskrim Polri.
Bonyamin Saiman. (Andhika Prasetia/detikcom)

Pendaftaran calon pimpinan (capim) KPK dan Dewas KPK mulai dibuka. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berharap panitia seleksi (pansel) menjemput bola ke sosok yang dianggap berintegritas untuk mendaftar.
“Saya meminta pansel untuk pertama jemput bola, sesuai janjinya pada tokoh-tokoh yang layak. Dan diberi pemahaman bahwa nanti pemilihan itu independen dan tidak ada titipan-titipan. Sehingga tokoh-tokoh itu juga mendapatkan kepercayaan diri bahwa nanti dia lulus atau tidak lulus itu karena kompetensinya ada yang lebih baik,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
Boyamin juga menyarankan untuk para capim maupun pemimpin Dewas KPK bukan hasil titipan. Hal ini katanya, yang akan menjadikan KPK makin sulit dipercayai masyarakat.
“Jadi jangan hanya lip service, misalnya independen ternyata titipan. Karena saya tahu persis pimpinan sebelumnya itu titipan-titipan, sehingga orang menjadi malas, orang baik juga malas daftar. Sehingga dapat orang yang tidak bagus dan banyak pelanggaran kode etik,” katanya.
“Pansel harus men-declaire dirinya independen dan betul-betul akan mencari yang terbaik. Dan memastikan itu dalam bentuk tindakan. Itu harus ada jaminannya,” sambungnya.
Lebih lanjut, jemput bola itu juga disyaratkan para pansel itu memilihnya secara independen. Boyamin juga menegaskan bahwa dirinya tak mendaftar pada kesempatan ini.
“Jadi tidak ada gunanya dia akan jemput bola kalau tidak memberikan jaminan itu bahwa dia akan independen dan melakukan pemilihan dengan kapasitas kapabilitas untuk mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik,” ujarnya.
“Kalau begitu, orang-orang baik akan berlomba-lomba karena dia nanti akan yakin bahwa dirinya mampu, kalau kalah tidak terpilih karena ada yang lebih baik, nah itu orang baik akan datang daftar calon pimpinan KPK maupun Dewas,” tambahnya.
Tak hanya itu, Boyamin juga berharap para pendaftar harus bebas dari rekam jejak bermasalah. Mulai dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga menghindari konflik kepentingan.
“Kedua harus memilih orang yang integritas bagus, jangan sampai memilih bermasalah, itu keharusan. Jadi setidaknya tidak punya catatan buruk dan pelaporan LHKPN nya itu bagus. Dicek beneran, harta bendanya, kalau tidak wajar ya coret aja, kalau dari penyelenggara negara,” katanya.
“Kalau swasta atau dari akademisi, dicek tentang kewajaran, bisnisnya, penghasilannya, kalau bermasalah jangan, nanti khawatirnya ada konflik kepentingan,” pungkasnya.

Pendaftaran capim dan Dewas KPK sudah dimulai pada 26 Juni. Pansel KPK mengungkap per pukul 15.00 WIB sudah ada 94 orang yang mendaftar akun, tapi belum mengunggah dokumen.
“Hari ini 26 Juni 2024 adalah hari pertama pendaftaran calon pimpinan dan calon dewas KPK. Hingga pukul 15.00 WIB sore ini belum ada yang submit dokumen, namun sudah ada 94 orang yang register akun,” kata Wakil Pansel KPK Arif Satria kepada wartawan.
Arif membeberkan, setelah berkas diunggah para pendaftar, Pansel akan melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan. Pendaftar yang lolos verifikasi akan diumumkan pada 24 Juli 2024.
“Usai berkas masuk ke pansel nantinya, berkas-berkas akan diverifikasi kesesuaiannya dengan persyaratan yang tercantum dalam pengumuman. Selanjutnya, hasil dari verifikasi atas berkas tersebut akan diumumkan sebagai peserta yang lolos seleksi administrasi. Pengumuman tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024,” ujarnya.

Untuk lebih lengkapnya Klik Disini!!