Berita Terkini : Politikus PKS Kritik soal Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi dalam UU DKJ
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, menyatakan tidak setuju dengan rencana pembatasan usia kendaraan bermotor dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Menurutnya, pembatasan usia kendaraan tak perlu dilakukan.
Hal itu disampaikannya dalam acara perilisan survei Kedai KOPI bertajuk ‘Opini Pembatasan Usia dan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Daerah Khusus Jakarta’ yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
“Dalam hal kebijakan pribadi, secara pribadi saya cenderung tidak setuju pembatasan usia kendaraan. Apalagi sejak saya menjadi anggota dewan yang kerjaannya turun ke bawah terus ngobrol terus sama masyarakat,” kata Dedi, Rabu (26/7/2024).
“Masyarakat ternyata masih membutuhkan kendaraannya untuk mencari nafkah dan itu jelas tidak ada kemewahan bagi masyarakat kebanyakan untuk mengganti kendaraan setiap waktu. Inilah yang terjadi di lapangan,” tambahnya.
Dedi menuturkan dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membatasi usia kendaraan. Namun, dia mengatakan, hingga kini pihaknya belum ada wacana perihal itu.
“Dalam hal ini harus melibatkan DPRD, pastinya, karena yang itu amanatnya memang peraturan daerah. Nah peraturan daerah sejauh ini tidak ada wacana untuk itu,” tuturnya.
Politisi PKS itu lantas menjelaskan alasannya menilai tak perlu diterapkan kebijakan itu. Menurut dia, masyarakat juga akan tidak lagi menggunakan kendaraan yang sudah usang.
“Enggak perlu ada pembatasan usia kendaraan pribadi, ya masa kalau udah kendaraan rusak-rusak, batuk-batuk masih terus dibawa ke jalan, pasti juga akan terpikirlah untuk menyingkirkan kendaraan itu,” ujar Dedi.
Sedangkan mengenai polusi udara, dia meminta pemerintah dapat lebih jujur menjelaskan mengenai tingginya angka polusi udara di Jakarta. Tidak hanya mengatakan bahwa kendaraan bermotor yang menjadi penyebab polusi meningkat.
“Yang kedua soal polusi udara yang menjadi salah satu alasan kenapa perlunya pembatasan itu. Kaji secara scientific dan lebih jujur apakah benar semuanya, karena sampai sekarang saya masih terus menuntut dinas lingkungan hidup itu lebih transparan soal dari mana jumlah polusi udara yang dikatakan Jakarta itu seringkali sebagai kota terkotor di dunia,” ucapnya.
“Terkotornya itu kapan sebenarnya? Masa weekend air quality index kita buruk sampai 90 dan sebagainya weekend loh gitu, dimana jumlah kendaraan sangat berkurang. Kalau di Depok Bekasi iyalah gitu, orang-orang pada numpuk di situ kalau Sabtu Minggu tapi di Jakarta sendiri. Nah ini kan perlu kejujuran juga dalam hal itu,” pungkas dia.
Untuk lebih lengkapnya Klik Disini!!